Kuota Rumah Subsidi Naik 30 Ribu Unit, Anggaran Ditambah Rp 2 Triliun

Usulan penambahan anggaran untuk penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disetujui.



Anggaran tambahan dengan maksimal besaran Rp 2 triliun tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah subsidi sebanyak 20-30 ribu unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, usulan penambahan kuota rumah subsidi ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).



"(Ditetapkan melalui) PMK itu. Menteri Keuangan sudah kirim ke Presiden, sudah ke Setneg. Mudah-mudahan sudah turun," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Sebelum menemui Menteri Keuangan, ia telah berunding dengan sejumlah pihak seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera). Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan dana talangan dari BTN selaku pelaksana FLPP.

"Kita sudah kumpulkan REI, Apersi, Himpera, Sepakat kemudian ketemu Menteri Keuangan. Supaya lebih cepat itu, karena waktu itu ada BTN. sama BTN bisa nalangin, nalangin dulu, nanti akan dibayar pada 2020," tuturnya.

Melalui proses tersebut, ia melanjutkan, pemerintah tak perlu lagi memasukan kebutuhan ini ke dalam APBN-P 2019 dan menghadap DPR. Menteri Basuki menambahkan, dana talangan ini masih akan dibebankan pada BTN dulu sebelum bank lain bisa ikut berpartisipasi.

"Iya, dia (BTN) bayarin dulu. Nanti pembayarannya ada cost of money ya, itu urusannya BTN dengan (Kementerian) Keuangan. Nanti kita atur, bank mana yang mau itu, nanti ditalangi oleh BTN dulu," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden akan menambah kuota subsidi tahun 2019 sebesar 80.000 unit. Bukan hanya tahun ini, tahun 2020 Presiden akan menambah besaran kuota subsidi rumah.

Persoalan habisnya kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebelum akhir tahun ini menemui titik temu.

Daniel Djumal, Sekjen Apersi menekankan bahwa Presiden Joko Widodo dalam satu minggu hingga dua minggu ke depan akan menambah 80.000 unit kuota rumah subsidi pada 2019.

“Sesuai usulan MenPUPR ke Menkeu (kemarin Presiden telepon langsung Menkeu), juga sesuai usulan Apersi kemarin, Presiden juga akan menambah besaran kuota subsidi pada 2020,” jelasnya.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan hal itu sebagai antisipasi jika bantuan untuk rumah ini kurang.

"Harapan kita semua ada tambahan di ujung tahun," terangnya Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi, harapan kita semua ada tambahan di ujung tahun," terangnya.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah memperoleh tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perusahaan mendapat limpahan kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 2.467 unit.

Dengan tambahan kuota tersebut, perusahaan memperkirakan potensi pencairan KPR subsidi pada semester II, mencapai 28.000 unit.

Berdasarkan catatan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, saat ini terdapat 39 bank pelaksana penyalur dana. Dari jumlah tersebut hanya 18 bank pelaksana yang mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO).

Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, program sejuta rumah termasuk didalamnya berskema pembiayaan FLPP merupakan program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Upaya pemerintah yang juga melibatkan pengembang swasta dalam penyediaan rumah subsidi di Indonesia menjadi rujukan di negara-negara Asia.

"Saya sudah ke beberapa tempat di bagian asia pasifik mereka belum punya banyak program ini dengan program pemerintah yang mendeliver ini kepada pihak swasta," ungkapnya

Adapun Realisasi Program Satu Juta Rumah yang trennya meningkat, yakni 699.770 unit di tahun 2015, 805.169 unit di tahun 2016 dan 904.758 unit di tahun 2016. Tahun lalu, untuk pertama kalinya realisasi Program Satu Juta Rumah mencapai 1.132.621 unit. Sementara di tahun ini, target Program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 unit diharapkan bisa tercapai.

Secara keseluruhan, dari 2015 sampai 2018, telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Tren tersebut menunjukkan bahwa strategi percepatan dari pengembangan hunian segmen MBR cukup berhasil sehingga banyak dilirik oleh para investor asing.

Selain FLPP, masih banyak cara untuk mmeperoleh skema pembiayaan perumahan yang juga murah. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT)

Subsidi diberikan bersamaan dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Jangka waktu hingga 20 tahun.

Perumahan Subsidi Murah Berkualitas Tambun Bekasi, Lokasi Strategis

Perumahan Baru di Desa Srimahi Indah Tambun Utara merupakan perumahan dengan luas 30 hektar + perluasan 20 hektar menjadi 50 Hektar diperutukan kalangan masyarakat yang menginginkan masa depan yang lebih baik perumahan subsidi untuk rakyat yang memiliki banyak keuntungan diantaranya :
1. 10 Km dari Summarecon Bekasi
2. 30 menit dari Harapan Indah Bekasi 30 Menit ke Metropolitan Mall dan Tol Bekasi
3. 30 Menit dari Stasiun Tambun
4. 1 Jam dari Marunda
5. 30 menit dari Stadion Bekasi





Komitmen Pemerintah Membangun Rumah Subsidi

Pemerintah terus mewujudkan Program Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu pun mendapat respon positif dari pengembang-pengembang properti. Bekasi masih jadi salah satu lokasi favorit konsumen yang mencari rumah. Sejumlah keunggulan lokasi ini antara lain bisa diakses dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Bagi komuter, Bekasi juga memiliki kemudahan akses dengan adanya jaringan kereta rel listrik yang saat ini sudah memanjang sampai Cikarang. Kemudian, nilai tambah Bekasi diperkuat dengan adanya proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dan kereta ringan atau LRT.

Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung perumahan subsidi ini dekat ke :
Summareco bekasi, Binus UNIversity, Sekolah Al Azhar, Stadion Patriot, RSUD Bekasi, ke stasiun Bulan-bulan/ Bekasi, Stasiun Tambun dan Cibitung dekat pula Angkutan Umum, dan pasar seni Juga dekat

Rencana Pemda :
Dibangunnya Pintu Tol Srijaya, jaraknya hanya 1 Km. ke perumahan { Tol Cibitung - Cilincing ) Jalan kabupaten Di perlebar dan Dibangun Transportasi Air (Water Way ) Kali CBL
Ini merupakan suatu masa depan yang lebih baik dan menguntungkan.



Program Berkelanjutan Rumah Subsidi

Sejak 2010, pemerintah mulai meluncurkan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) atau KPR Bersubsidi, program kredit rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selama 8 tahun terakhir, KPR Bersubsidi yang telah disalurkan ke MBR mencapai 532 ribu rumah murah. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, peminat KPR Bersubsidi setiap tahun terus tinggi.
“Tiap tahun masih tinggi ya, di sini DP yang dipatok hanya 1 persen, cicilan per bulannya bisa cuma Rp 700 ribuan,” ujarnya kepada kumparan, Jumat (3/8).
Namun diakui Lana, kualitas rumah subsidi yang dijual di tahun-tahun sebelumnya tak begitu baik, hal itu sesuai dengan keluhan masyarakat. Dia pun memberi tips bagi masyarakat yang akan membeli rumah murah melalui KPR bersubsidi.

“Pertama yang harus diperhatikan struktur konstruksi, baik atap lantai, dinding, kokoh, tidak ada retak-retak di sana,” kata Lana.
Kemudian, lanjutnya, di sekitar rumah murah itu harus ada jaringan air bersih dari PDAM atau sumber air bersih lainnya. Lalu, utilitas jaringan listrik dan septik tank yang berada di rumah murah yang akan dibeli harus dipastikan berfungsi.
Selanjutnya, menurut Lana, jalan lingkungan di sekitar perumahan bersubsidi harus dipastikan telah diberi perkerasan dan berfungsi. Yang terakhir, pembangunan saluran air atau drainase lingkungan perumahan harus selesai dan befungsi.
“Tahun ini akan lebih terjaga karena pengembang wajib menyediakan tenaga pengawas yang bertanggungjawab atas kualtas bangunan. Tapi rumah subsidi yang layak huni, harus memenuhi itu,” pungkasnya.



Simulasi Pembiayaan Perumahan Subsidi Di Tambun Bekasi Ini

>> Tipe 22/60 <<

- Melalui Bank BJB Syariah

Harga jual: Rp. 148,500,000

KPR: Rp. 147.000,000

DP: Rp. 1.500,000

Booking fee: Rp. 1,000,000

BPHTB: Rp. 4.425.000

Biaya Proses KPR: Rp. 4.000.000

TOTAL: Rp. 10.925.000,-

Angsuran:
15 tahun: Rp 1.158.513
20 tahun: Rp 966.835

- Melalui Bank BTN

Harga jual: Rp .148,500,000

KPR: Rp. 141.000,000

DP: Rp. 7,500,000

Booking fee: Rp. 1,000,000

BPHTB: Rp. 4.425.000

Biaya Proses KPR: Rp. 4.000.000

TOTAL: Rp. 16.925.000,- (Bisa diangsur 4-5 Bulan)

Angsuran:
15 tahun: Rp 1,111,065
20 tahun: Rp 927,238


Berminat??
Hubungi Tim Marketing: 0822 / 0815